SESI 1 MEKANISME AKREDITASI

Mekanisme akreditasi PAUD tahun ini ada banyak sekali perubahan kebijakan tentunya,  kita harus memahami baik kita sebagai BAN Provinsi,  asesor PAUD yang tadinya berasal dari BAN PAUD dan PNF ataupun asesor SM yang tadinya berasal dari BAN SM.   Nah kita semua sekarang menyatukan pandangan menyatukan pikiran bagaimana sih sebetulnya mekanisme akreditasi PAUD tahun 2024.  Sebagai landasannya kita akan mengacu kepada permendik butristek 38 tahun 2023 tentang akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Untuk itu Mari kita sama-sama simak seperti apa sih mekanisme akreditasi PAUD tahun 2024.

Ada tiga sesi ketika kita sekarang akan melihat bagaimana mekanisme akreditasi PAUD di tahun 2024. Sesi pertama tentang landasan pelaksanaan akreditasi PAUD tahun 2024 seperti tadi disampaikan bahwa landasan kita di tahun 2024 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan teknologi nomor 38 tahun 2023 tentang akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini,  Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Nah Bapak Ibu seperti yang kita ketahui akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan dan atau program pendidikan kesetaraan berdasarkan penilaian mutu layanan Pendidikan.   Berarti sasaran kita tahun ini adalah satuan dan atau program pendidikan dilihatnya tentu saja dari mutu layanan Pendidikan.  Nah di sini disampaikan pada BAB II disampaikan bahwa akreditasi dilakukan juga terhadap satuan pendidikan anak usia dini.  Satuan pendidikan anak usia dininya yang mana? yaitu Taman kanak-kanak raudatulal,  kelompok bermain,  Taman penitipan anak, Taman kanak-kanak luar biasa,  dan bentuk lain yang sederajat.   Nah itulah yang akan menjadi sasaran kita di tahun 2024 ini,  jadi boleh enggak namanya macam-macam nih yang keagamaan ada banyak macam-macam Namanya?  boleh !  yang penting memiliki NPSN,  karena beberapa juga enggak hanya namanya TK, ada juga seminari gitu mungkin untuk teman-teman kita kemudian dari agama lain dari agama Hindu juga ada punya istilah sendiri jadi boleh Enggak?   Boleh!  Selama memiliki NPSN.

Jadi itu ya,  jika bapak ibu ditanya nih punya enggak NPSN-nya? Punya! maka boleh juga diakreditasi.   Nah kita ingat sekarang sebagai kebijakan yang baru jadi akreditasi pertama kali itu dilakukan untuk satuan pendidikan tadi PAUD itu dianggap sebagai satuan Pendidikan.   Kapan akreditasi pertama kalinya sekarang akreditasi berdasarkan permendikbudristek 38 ini sifatnya wajib ini sesuai dengan pasal 8 ayat 2 bahwa satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a wajib mengajukan akreditasi untuk pertama kali kepada BAN paling lambat 2 tahun setelah mendapatkan izin pendirian.

Nah Ternyata harus 2 tahun loh sekarang sudah harus terakreditasi kondisinya. Banyak PAUD kita sekitar 25% itu belum terakreditasi.  Nah ini kondisi yang ada saat ini sehingga bagaimana nih yang belum diakreditasi wajib mengajukan akreditasi bahkan di ayat 3 disampaikan di sini yang telah mendapatkan izin pendirian lebih dari du tahun wajib mengajukan akreditasi.  Sehingga sekarang kita pahami bersama bahwa akreditasi itu meskipun untuk satuan PAUD itu wajib dilakukan akreditasi kalau izin pendiriannya telah dikeluarkan,  waktunya kapan?  paling lambat 2 tahun ini yang mungkin akan merubah dari PAUD.

Bapak Ibu yang berbahagia, Di sini kita lihat bahwa mekanisme dan instrumen akreditasi untuk PAUD memang berlakunya itu kita masih menggunakan yang tahun 2023 ya,  yang sama yang tahun lalu tetapi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang akan kita jalankan,  meskipun yang lama yang masih ditetapkan di tahun 2021,  meskipun juga ada beberapa mekanisme dalam sispenanya yang lama,  tetapi ada beberapa kebijakan yang Kita sesuaikan.  Nah inilah yang harus kita pahami Bersama,  bahwa tahapan-tahapannya memang sama,  tetapi penentuan asesinya berbeda kemudian kalau dulu di satuan PAUD itu tidak diwajibkan sekarang diwajibkan,  Nah yang harus kita pahami bersama adalah bahwa instrumennya masih menggunakan instrumen akreditasi tahun 2021.   Kenapa? karena berdasarkan peraturan menteri instrumen PAUD itu boleh loh  nanti yang barunya di 31 Desember 2025 meskipun kita berharap tahun depan di Januari itu sudah menggunakan instrumen yang baru.

 Baik sekarang kita lihat nih di sini,   kita melihat di sini bahwa pada saat peraturan ini diberlakukan baik satuan Pendidikan,   termasuk di dalamnya adalah PAUD yang telah mendapatkan izin pendirian lebih dari 2 tahun sebelum peraturan menteri ini berlaku maka wajib mengajukan akreditasi paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal peraturan ini diundangkan.   Nah inilah yang juga harus menjadi pengetahuan kita Bersama,  bahwa satuan-satuan PAUD yang belum diakreditasi kalau kita melihat Aturan ini maka sekarang wajib  diakreditasi paling lambat bahkan 1 tahun. Itu harapannya kita baik BAN PDM, asesor ini kalau ada yang tanya atau mungkin dengan dinas pendidikan dengan organisasi Mitra diberikan pemahaman Kenapa sih satuan PAUD yang di kampung-kampung harus diakreditasi?  ini ada aturannya dan izin pendiriannya maka dia harus dilakukan akreditasi maksimal 1 tahun terhitung sejak peraturan dikeluarkan.  Artinya tahun ini harapannya selesai semua, meskipun nanti tahun depan bisa jadi nih masih ada yang belum diakreditasi karena sasaran kita banyak. 

Sementara tahun ini kita hanya punya sekitar 40.000an itu mungkin yang menjadi landasan kita semuanya dan itu yang akan merubah mekanisme di tahun 2023 dan bedanya di tahun 24.   Nah Bapak Ibu ini juga menjadi pengetahuan kita bersama bahwa jumlah populasi aktif PAUD itu sekitar 203.355 satuan PAUD.  Dan sampai tahun ini tahun 2023,  baru 149.212 artinya baru 73,38%. kita masih punya PR 25,45% satuan PAUD belum terakreditasi,  sehingga untuk tahun 2024 ini prioritasnya adalah yang belum terakreditasi.  Biasanya suka ditanyain nih ada satuan yang mau ngajuin reakreditasi Gimana caranya? dilihat dulu reakreditasinya itu di provinsi mana gitu kan.  Apalagi sekarang kita seluruh data yang menjadi sasaran akreditasi itu ditetapkan oleh pusat kami memiliki data by name by address terkait sasaran yang belum Diakreditasi hanya pada beberapa provinsi tertentu yang sudah habis sasaran akreditasinya seperti Gorontalo, Bali, Kaltara, dan Babel itu diizinkan untuk reakreditasi yang diizinkan itu sebelum tahun 2018 gitu kan,  jadi yang masih menggunakan Borang belum menggunakan sispena.   Nah ini datanya ditetapkan oleh BAN PDM sehingga nanti BAN Provinsi Bapak Ibu yang sebagai ketua sekretaris di BAN Provinsi Bapak Ibu sebagai asesor itu paham kenapa sih sekarang kok datanya sudah ditentukan sama BAN PDM,  nah ini berdasarkan data yang aktif di Dapodik ini satuan satuan mana yang belum terakreditasi.  Nah itu sebagai sasaran kita ketika kita melakukan mekanisme akreditasi di tahun 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *